Bingkaibanua.com, Tanah Bumbu – Pemprov Kalsel melalui Biro Hukum Setdaprov Kalsel menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Sosialisasi Perda Kalsel No 4 Tahun 2019, Kesetaraan Pendidikan Untuk Penyandang Disabilitas
TABALONG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Perda Bantuan Hukum Gratis Terus Disosialisasikan
Banjarmasin – Demi terwujudnya pengetahuan masyarakt tentang adanya Peraturan Daerah (Perda) Kalsel tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kalsel, jajaran Biro
Rakor Sengketa Hukum Digelar di Tanah Laut
Pelaihari, Upaya pembinaan hukum bagi aparatur di daerah terus dilakukan. Baru-baru tadi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian
Tingkatkan Pengelolaan JDIH Biro Hukum Gelar Workshop
SEMARANG – Guna meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH), Biro Hukum Setdaprov Kalsel menggelar workshop di Hotel Aston Inn
Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Tujuan Penyelenggaraan Otda
Pelaihari – Menyikapi diterbitkannya Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Perda Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Disosialisasikan di Kintap
TANAH LAUT – Upaya optimalisasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kalsel terus disosialisasikan Pemprov Kalsel melalui Biro Hukum. foto: kajianpustaka.com
Biro Hukum Kalsel Gelar Bimtek Penyusunan Produk Hukum
Banjarbaru – Peraturan Daerah (Perda) dibuat harus mempertimbangkan aspek sosial dan kebutuhan masyarakat yang berlaku di daerah. Bimtek Produk Penyusunan Produk Hukum
Perda Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kalsel Terus Disosialisasikan
TANAH LAUT – Peraturan Daerah (Perda) Kalsel tentang bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kalsel terus disosialisasikan oleh jajaran Biro Hukum Setdaprov
Biro Hukum Kalsel Gelar Rakor Tindak Pidana Korupsi
Kandangan – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan. Pemprov Kalsel melalui Biro Hukum Setdaprov Kalsel kembali menggelar
Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Disosialisasikan di Tabalong
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Setdaprov Kalsel kembali mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015
Pemprov Kalsel Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Banjarbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Setdaprov Kalsel mensosialisasikan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
230 Narapidana di Kalsel Dapat Remisi Bebas
BANJARBARU – Senyum bahagia terpancar dari wajah Indera Gunawan, satu dari 230 Narapidana yang mendapatkan remisi bebas langsung. Wakil Gubernur Kalsel, H
Catatan Hari Kemerdekaan ke 73 Republik Indonesia: Remisi Diberikan Berdasarkan Perilaku Baik Narapidana
Catatan penting dari Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona H Laoly pada pemberian remisi umum kepada Narapidana dan Anak
Rakor Perkuat Produk Hukum Daerah
BANJARBARU – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs H Gusti Burhanuddin,MSi mewakili Gubernur Kalsel, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Kebijakan Daerah,
Rakor JDIH Upaya Tingkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dalam menyajikan dokumentasi dan informasi hukum yang
Sosialiasasi Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Kini Kalsel Miliki Perda Pengelolaan Sampah
Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki populasi lebih dari 3,9 juta orang ini telah memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Sosialisasi
MK Sosialisasikan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Kalsel
Banjarbaru – Makamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Gedung
Cegah Tindak Pidana Korupsi, Biro Hukum Gelar Rakor
Amuntai – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan. Baru-baru tadi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov Kalsel menggelar
No More Posts Available.
No more pages to load.