Kandangan – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan. Pemprov Kalsel melalui Biro Hukum Setdaprov Kalsel kembali menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Hukum di Luar Pengadilan di Kabupaten HSS, Senin (3/12).
 |
| Rakor Tindak Pidana Korupsi di Kalsel |
Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kandangan Rakor dibuka oleh Penjabat Sekdakab HSS, H Hubriansyah.
Kegiatan rakor ini juga diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari camat, lurah, pimpinan SKPD lingkup Kab HSS.
Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel, A. Fydayeen,SH,MH bersyukur kegiatan rakor Penyelesaian Sengketa Hukum di Luar Pengadilan dapat kembali dilaksanakan, kali ini dilaksanakan di Kab HSS.
Rakor ini merupakan upaya penyamaan persepsi untuk menyelesaikan permasalahan terkait tindak pidana korupsi khususnya dalam pengelolaan dana desa.
“Digelarnya rakor ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan dalam pengelolaan dana desa” ucapnya.
Dijelaskan Fidayeen, para peserta dibekali dengan berbagai materi terkait peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel, Peran APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh Inspektorat Prov Kalsel, dan materi terkait korupsi dan good government yang disampaikan oleh Masrudi Muchtar,SH MH.
“Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, serta dapat memahami dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, terhindar dari masalah hukum terutama tindak pidana korupsi” jelasnya.
Upaya pencegahan ini akan terus dilakukan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Dengan harapan, semua masyarakat khususnya para pimpinan SKPD, para Camat, Lurah/Kepala Desa beserta aparatur di Kalsel, dapat mengetahui terkait permasalahan hukum dan bisa terhindar dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.(rny/rr/bingkaibanua)
