JAKARTA – Dampak kurang stabilnya perekonomian global akibat pengaruh kebijakan perdagangan dunia, tidak membuat perekonomian RI goyah.
|
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor Menerima DIPA yang Diserahkan Oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara |
Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil mengendalikan dampak perekonomian global itu dengan penguatan perekonomian nasional.
Kerberhasilan pemerintah itu, tercermin dari peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) 2019 yang dikucurkan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Salah satu daerah yang mengalami peningkatatan nilai alokasi APBN adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Alhamdullilah alokasi APBN 2019 untuk percepatan pembangunan di Kalsel mengalami kenaikan dibanding tahun 2018” terang Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019, diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).
Gubernur mengharapkan, dengan alokasi APBN 2019 sebesar Rp 27,540 triliun yang nilainya naik sebesar Rp 2,216 triliun jika dibanding 2018 Rp 25, 324 triliun tersebut mampu memacu pembangunan di Kalsel.
Dari nilai total anggaran tersebut, lanjutnya, Instansi Vertikal, Pempov Kalsel bersama Kabupaten Kota akan memanfaatkannya untuk pembangunan di segala bidang.
Baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta hal-hal yang menunjang pembangunan lainnya.
Pria yang akrab disapa Paman Birin itu, mengharapkan lewat alokasi APBN dapat memacu percepatan pembangunan yang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh dana tak sekedar terserap dan teralisasi tepat waktu. Namun yang lebih penting adalah realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat” sebutnya.
APBN 2019 untuk Kalsel terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp 8,537 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebanyak Rp 19,003 triliun.
Untuk TKDD terdiri dari Dana Desa Rp 1,506 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 1,058 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 2,371 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 8,378 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 5,374 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 313 miliar.
Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menjelaskan, volume APBN di 2019 di sisi pendapatan meningkat 13,7%, dari Rp1937 triliun pada 2018 menjadi Rp2165,1 triliun di tahun 2019.
Sedangkan di sisi belanja, tambah Presiden, volume APBN tahun 2019 semakin besar lagi hingga mencapai Rp2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja tahun 2018 sebesar Rp2.217,2 triliun.
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019, pada kesempatan itu telah diserahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang nilainya mencapai Rp855,4 triliun, dan juga disampaikan Dana Transfer ke Daerah di 2019 sebesar Rp826,7 triliun kepada gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran negara tersebut untuk upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan aspek kehati-hatian mengacu aspek legalitas.(syh/bdm/rr/bingkaibanua)