 |
| Wakil Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan |
Wakil Gubernur, H. Rudy Resnawan membuka sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (14/4/2016) di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.
Wakil Gubernur mengatakan, dalam melaksanakan program pemerintahan, baik terkait permasalahan administrasi, pengelolaan APDB maupun terkait masalah hukum, jangan menggunakan persepsi sendiri yang dapat mengabaikan aturan yang berlaku. ”sekali lagi jangan menggunakan persepsi sendiri” tegasnya.
Peran yang dimiliki TP4D sangat vital dalam melaksanakan upaya preventif pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi memiliki dua unsur, yaitu penindakan dan pencegahan. Dua unsur tersebut harus dapat berjalan bersama dan saling melengkapi. Korupsi harus dipetakan secara seksama dan dicari akar permasalahannya kemudian dirumuskan konsep pencegahannya, tambahnya.
”saya mendorong seluruh pejabat pengelola anggaran untuk senantiasa proaktif dalam mendukung upaya persuasif TP4D dalam pencegahan korupsi” pintanya.
Dalam pelaksanaan program kegiatan APBD, seringkali ditemui hambatan-hambatan, perbedaan persepsi, dan kurangnya pemahaman terhadap aturan yang menimbulkan ketakutan akan terjerat kasus hukum yang berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal.
”Jika anggaran kurang maksimal, bukan merugikan kita, tapi merugikan masyarakat. Karena dengan program yang kita rencanakan merupakan daya dorong pembangunan dan perekonomian di Kalimantan Selatan”
Untuk itu, Wakil Gubernur meminta peran aktif dalam meminta pendampingan, berdiskusi dan meminta pendapat hukum dari sisi prosedur dan mekanisme pengelolaan APBD. Sehingga adanya pemahaman dan persamaan persepsi, serta tidak ada keragu-raguan dalam menjalankan program kegiatan pembangunan.
”sekali lagi saya ingatkan, jangan menggunakan persepsi sendiri dalam menjalankan program maupun mengambil keputusan” tegasnya.
”Kita dapat memanfaatkan keberadaan TP4D, sebagaimana fungsi yang dimiliki TP4D dalam memberikan penerangan dan penyuluhan hukum terkait tertib administrasi dan tertib pengelolaan APBD” tambahnya.
TP4D Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Suhardjo.
Suharjo mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peran aktif TP4D dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, PPTK dan Bendahara. (rj)
