BANJARMASIN – Sinergitas yang dibangun Pemprov Kalsel bersama segenap komponen, berdampak terhadap perekonomian daerah. Ini terbukti dari, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kalsel selama 3 tahun terakhir.
Peningkatan ekonomi tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2016 yang hanya tumbuh sebesar 4,38 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,01 persen dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 5,13 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalsel, Kurnadiansyah,S.Sos pada saat dihubungi lewat telpon, Selasa (18/6).
“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami peningkatan dengan besaran 4,38 persen; 5,01 persen; dan 5,13 persen,” paparnya.
 |
| Pasar Terapung Kalsel di Banjarmasin yang selalu Ramai Dikunjungi Warga dan Wisatawan |
Disampaikannya, indikator kesejahteraan lainya yaitu tingkat kemiskinan, dalam dua tahun terakhir tingkat kemiskinan Kalsel menurun, tahun 2017 sebesar 4,70% menjadi 4,65% yang mana tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12%.
Gini ratio di Kalsel dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu per September 2017 sebesar 0,347 dan per September 2018 sebesar 0,340 atau lebih rendah dari gini ratio nasional sebesar 0,380.
Indikator kesejahteraan selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan dalam dua tahun terakhir meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 69,65 menjadi 70,17 di tahun 2018.
Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dengan besaran yaitu 5,45%; 4,77% dan 3,50% dimana tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 5,01%.
Menurut mantan Kabag Humas Pemko Banjarmasin, dengan meningkatnya beberapa indikator kesejahterean masyarakat dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas, serta dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut- turut.
WTP juga turut berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya tata kelola keuangan dilaksanakan sesuai tata aturan pemerintah. Tujuannya tentu upaya peningkatan kesejaheteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.(syh/bdm/rr/bingkaibanua)
