BANJARMASIN– Pemprov Kalsel canangkan zona integritas. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan disaksikan pimpinan KPK, Alexander Marwata dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Prov Kalsel, Noorholis Majid, Rabu (10/4).
Dicanangkannya zona integritas merupakan komitmen dari Pemprov Kalsel untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menurut Gubernur H SahbirinNoor, komitmen sesungguhnya dari penandatanganan zona integritas adalah aplikasi di lapangan, khususnya dalam menjalankan roda pemeintahan dan memberikan pelayanan krpada masyarakat.
Sementara Pimpinan KPK, Alexander Marwata, dalam paparannya mengungkapkan, pencanangan tidak cukup hanya sampai di sini.
 |
| Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor Menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas di Pemprov Kalsel |
Tapi juga diperlukan komitmen dan penandatanganan zona integritas bagi aparatur. Sehingga ada pelibatan langsung, lebih bagus lagi diterpakan sanksi secara langsung.
“Seperti kalau terlibat tindak pidana korupsi, maka uangnya dikembalikan dan langsung diberhentikan” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh bupati yang baru menjabat, yaitu Bupati Batola, Tala, HST, Tapin, HSS, Tabalong, dan Tanah Bumbu. (rny/bdm)
