BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan H Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama untuk keluarga kurang mampu dari sisi ekonomi.
Salah satu bukti nyata perhatian pemerintah provinsi tersebut adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp 7 miliar di dalam APBD 2017, untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kalsel. Program Jamkesda ini teringrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Drs H Abdul Haris, MSi, menjelaskan, tersedianya anggaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bagi keluarga kurang mampu tersebut melalui integrasi Jamkesda dengan JKN dan KIS.
Dikatakan sekdaprov, perhatian pemerintah provinsi di bidang kesehatan sinergis dengan kebijakan pemerintah terkait upaya peningkatan jumlah kepesertaan BPJS secara nasional.
 |
| Foto: wikipedia |
“Pemprov Kalsel terus berupaya mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS melalui satuan organisasi perangkat daerah terkait untuk terus mensosialisasikan pentingnya kepemilikan Kartu BPJS,” tandasnya, saat menerima kunjungan kerja Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama JKN- KIS Provinsi Kalsel, di Ruang Rapat Sekdaprov Kalsel, Senin (20/3) pagi .
Sekda mengharapkan melalui pertemuan ini dapat mendorong pelaksanaan kegiatan BPJS, sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dapat terus meningkatkan koordinasi BPJS dengan pemangku kepentingan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama.
Kepala Departemen Pemasaran, Kepesertaan dan UPMP4, Agus Ramlan Hidayat , mengatakan cakupan kepesertaan BPJS Kalsel hingga 31 Desember 2016 mencapai 1.757.245 atau 55,75% dari asumsi jumlah penduduk Kalimantan Selatan.
Capaian ini harus terus ditingkatkan, mengingat target di akhir 2018 atau per 1 januari 2019 sekitar 95% penduduk Indonesia termasuk Kalimantan Selatan, sudah masuk dalam JKN.
Untuk mencapai target ini, Agus mengharapkan pemprov dapat mendorong peningkatan kepesertaan BPJS di Kalsel. Seperti mengintergrasikan peserta Jamkesda ke JKN – KIS dan mendorong kabupaten/kota lainnya di Kalsel yang belum mengintegrasikan program tersebut. (bdm/rr/humaskalsel)
