Tingkatkan Pengelolaan JDIH Biro Hukum Gelar Workshop - Bingkai Banua

Thursday, April 25, 2019

Tingkatkan Pengelolaan JDIH Biro Hukum Gelar Workshop

Tingkatkan Pengelolaan JDIH Biro Hukum Gelar Workshop


SEMARANG – Guna meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH), Biro Hukum Setdaprov Kalsel menggelar workshop di Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang, Kamis (11/4) lalu.

Workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai pengelolaan JDIH dalam pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Workshop JDIH Prov Kalsel
Acara tersebut diikuti oleh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemprov Kalsel, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel, A. Fydayeen mengatakan, pentingnya penyelenggaraan workshop ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota mengenai peningkatan kinerja serta pengkoordinasian dalam pengelolaan JDIH di daerah.

“Workshop Peningkatan Pengelolaan JDIH yang dilaksanakan ini, mempunyai arti penting dalam rangka menyamakan persepsi, peningkatan kinerja dan koordinasi dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”, sampainya.

Workshop yang menghadirkan Nara sumber dari Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri RI, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI ini, juga membahas langkah inovasi yang harus diprogramkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan, diantaranya adalah Pembentukan Data Center Produk Hukum se-Kalsel, Pembentukan Aplikasi Android dalam pengaksesan Produk Hukum Pemerintahan di Kalsel, Fasilitasi Pengintegrasian database website JDIH Kabupaten/Kota dengan BPHN secara mandiri, JDIH Award 2019, dan Menggandeng Sekretariat Dewan untuk pengelolaan JDIH pada Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota.

“Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan”, tambah Fydayeen.(cin/rr/bingkaibanua)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 Bingkai Banua | All Right Reserved