IBX5A2DB0A16D0BC Pemprov Kalsel Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Sunday, November 4, 2018

Pemprov Kalsel Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Banjarbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Setdaprov Kalsel mensosialisasikan Perda Nomor 11 Tahun 2018  Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu (31/10) di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman.
Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak
Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, A Fidayeen,SH MSi mengatakan bahwa disosialisasikannya Perda ini merupakan upaya untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Adanya sosialisasinya ini merupakan upaya kita bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak” ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir Hermansyah MSi yang hadir mewakili Gubernur Kalsel, membuka secara resmi sosilaisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengatakan bahwa pada dasarnya, perempuan memiliki hak asasi sama, yang harus dihargai dan ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, mendapat pelayanan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan, ikut berpartisipasi dalam hal yang menyangkut nasibnya sebagai perempuan, serta perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, penganiyaan dan ketidak adilan.

Sama halnya dengan perempuan, anak-anak juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang dengan baik, serta memiliki hak untuk dilindungi karena sangant rentang terjadi kekerasan terhadap mereka.

”orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak dengan kewajiban yang dibebankan hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebelitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah” tulisnya.

Ditambahkan Gubernur, adanya ketentuan perundangan ini patut disambut baik, karena adanya perhatian pemerintah terhadap eksistensi masa depan dan pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan.

“Itu pula yang menjadi prioritas pemerintah provinsi kalimantan selatan untuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” tambahnya.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad