IBX5A2DB0A16D0BC Rakor Perkuat Produk Hukum Daerah - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 2, 2018

Rakor Perkuat Produk Hukum Daerah

BANJARBARU – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs H Gusti Burhanuddin,MSi mewakili Gubernur Kalsel, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Kebijakan Daerah, Selasa (31/7).
Rakor Pengawasan Kebijakan Daerah di Kalsel
Rakor yang dilaksanakan di Ruang  Aberani Sulaiman, Perkantoran Setdaprov Kalsel, Banjarbaru Gusti Burhanuddin, melalui sambutan tertulis Gubernur mengatakan Pemprov Kalsel mengapresiasi terselenggaranya rakor . 

Karena menurutnya, rakor ini sangat penting sebagai bentuk peran serta pemerintah Provinsi, Kaupaten/Kota untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan kualitas produk-produk hukum dan kebijakan daerah khususnya di Kalimantan Selatan.

“Saya sampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini, sebagai wujud peranserta kita bersama untuk menjalankan tata kelola pemerntahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan ini juga sangat strategis sebagai jembatan untuk meningkatkan kualitas produk-produk hukum dan kebijakan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan” ucapnya.

Gusti Burhanuddin juga menjelaskan tentang posisi Gubernur yang juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam PP No 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Gubernur memiliki tugas untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan sebagian pemerintahan di Kabupaten maupun Kota.

Diingatkan,  bagi DPRD Kabupaten/Kota yang akan melakukan penyusunan baik pergantian maupun revisi terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten/Kota diharuskan berkonsultasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. 

Hal ini penting untuk diperhatikan agar produk hokum daerah yang dihasilkan nantinya, tidak cacat hukum.

Kegiatan tesebut dihadiri oleh Pejabat Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Sarat, Pejabat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten / Kota se Kalimantan Sarat, dan  Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Adapaun Tema pelaksanaan rakor Pengawasan Kebijakan Daerah ini adalah “Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan” dengan tujuan untuk menguatkan peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.(cindy/rr/bingkaibanua)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad