IBX5A2DB0A16D0BC Menkominfo Buka Rakornas Ke-9 Komisi Informasi di Kalsel - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 28, 2018

Menkominfo Buka Rakornas Ke-9 Komisi Informasi di Kalsel

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Drs H Abdul Haris,MSi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Informasi Se-Indonesia, Selasa (28/8) di Hotel Golden Tulip Galaxy.
Menteri Komonikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara Menerima Plakat Seusai Membuka Secara Resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-9 Komisi Informasi Se-Indonesia di Kalsel
Rakornas yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kalsel ini mengusung tema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi dalam Penguatan Demokrasi.

Menkominfo, Rudiantara dalam sambutannya menekankan akan pentingnya open government. 

Dikatakan Rudiantara, dalam open government ada tiga hal yang hrus dipenuhi, yaitu transparansi, partisipasi, dan juga aksesibilitas. Sehingga bagaimana masyarakat bisa melaksanakan partisipasinya secara efektif, dan bagaimana aksesibilitas dapat terwujud dimana lembaga-lembaga harus membuka ruang bagi semua orang untuk terlibat.

Selain itu juga, Rudiantara menekankan akan pentinga lembaga pemerintahan terutama dari Instansi Humas maupun Diskominfo untuk memiliki media sosial. Tidak hanya instasinya tetapi juga pimpinannya, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya keapda pemerintah.

“Dengan adanya media sosial, kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Baik itu terkait anggaran maupun berbagai kegiatan dari pemerintah”ujarnya.

Senada dengan Menkominfo, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Drs H Abdul Haris,Msi mengatakan bahwa menjadikan keterbukaan informasi menjadi instrumen dalam memperkuat demokrasi merupakan tantangan bersama. 

Dikatakan Sekdaprov Kalsel, untuk menjawab tantang tersebut, diperlukan upaya terukur dalam membangun kesadaran bersama, terutama dalam membentuk persepsi, bahwa hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, merupakan hak-hak publik yang harus dipenuhi.

“Pemprov Kalsel tentu saja sangat mendukung upaya pengarusutamaan keterbukaan informasi. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong terwujudnya keterbukaan informasi, diimplementasikan melalui strategi dan kebijakan yang lebih sistematis, melalui program dan kegiatan yang terencana dan dapat diimplementasikan, baik di pusat maupun daerah” jelasnya.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas berharap pelaksanaan Rakornas KI ini dapat dijadikan sebagai sarana berdiskusi dan bermusyawarah, sehingga dapat mewujudkan penguatan demokrasi melalui keterbukaan informasi.(rny/rr/bingkaibanua)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad