IBX5A2DB0A16D0BC Rakor JDIH Upaya Tingkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 13, 2018

Rakor JDIH Upaya Tingkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik

Banjarbaru - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dalam menyajikan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dalam suatu jaringan.
Pelaksanaan Rakor JDIH Kalsel
Upaya tersebut dilakukan Biro Hukum Setda Prov Kalsel dengan menggelar rapat koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2018 yang bertempat di ruang H Maksid, Kantor Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (10/7).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik H Gusti Burhanuddin, keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sangat penting. JDIH merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum pada khususnya, juga pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya. 

Dikatakannya, di era keterbukaan sekarang ini, tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap informasi apapun, tanpa kecuali bidang hukum. Apalagi sarana pendukung sudah berkembang dengan sangat cepat, terutama melalui kemajuan teknologi informasi.

"Sudah tidak zamanya lagi bila informasi tidak dapat tersaji dengan cepat dan akurat, dan sudah seharusnya kita menyiapkan data dan informasi yang dapat dengan mudah diakses bagi pengguna, yang membutuhkan berbagai data dan informasi hukum" ujarnya.

Disampaikanya, bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendayagunakan JDIH sejak tahun 2011, sudah ada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengembangan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014.

Dikatakannya, Gubernur ingin JDIH di Provinsi Kalimantan Selatan terkelola dengan baik. JDIH mampu menyajikan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. 

"Apapun perkembangan yang terjadi dengan JDIH yang kita bangun di Kalimantan Selatan, harapan saya yang paling utama hanya satu, perbaiki hal-hal yang masih kurang dan tingkatkan hasil dari pengelolaan JDIH yang sudah baik," katanya.(syh/rr/bingkaibanua)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad