IBX5A2DB0A16D0BC Sosialisasi Pedoman Kerja Penggunaan Dana Desa - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 6, 2018

Sosialisasi Pedoman Kerja Penggunaan Dana Desa

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tanggungjawab dalam kesuksesan pelaksanaan program dana desa.
Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa
Sebagaimana yang diutarakan oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor pada saat membuka Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa, Selasa (6/03) di Gedung Ideham Chalid, secara administratif keuangan, Pemerintah Provinsi tidak terlibat langsung terkait dana desa, karena dana desa ini bersumber dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening desa.

Tetapi secara struktural, lanjut Gubernur, Pemrprov memiliki tanggung jawab, karena Gubernur berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemprov memiliki tanggungjawab, bagaimana dana desa ini dapat dikelola dengan baik dan benar, serta peruntukannya sesuai dengan harapan dan amanat Undang-undang Desa.
Dilaksanakannya Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa ini merupakan bentuk dari tanggungjawab Pemprov Kalsel dalam mengawal pelaksanaan dan desa.

“kami, Gubernur di seluruh Indonesia, diperintahkan langsung oleh Presiden untuk ikut dalam mengawal dana desa ini. Sehingga Pemprov memiliki tanggungjawab untuk memberikan arahan maupun bimbingan, agar dana desa benar-benar sampai, dapat digunakan sesuai peraturan yang berlaku, serta masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa tersebut” ujar Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini berpesan kepada Kepala Desa agar benar-benar menggunakan dana desa berdasarkan atas azas manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Paman Birin juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam pelaksanaannya, jangan sampai terjadi kesalahan administrasi, apalagi dengan sengaja menyelewengkannya, sehingga menghambat program-program pembangunan di desa.

“kami selalu memonitor dan selalu menerima laporan terkait pelaksanaan maupun permasalahan yang terjadi dalam penggunaan dana desa” ujar Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs Gusti Syahyar, mengatakan bahwa dilaksanakanya sosialisasi ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan begitu harap Syahyar, tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan ataupun penggunaan dana desa, sehingga dana desa benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dilaporkan Syahyar, ada 1864 Desa di Kalsel yang menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat. 

Sementara peserta sosialisasi ada lebih 800 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Isnpektur se Kabupaten di Kalsel, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad