IBX5A2DB0A16D0BC Rakornas Pilkada Serentak 2018, Memilih Pemimpin Masa Kini dan Masa Depan - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 24, 2018

Rakornas Pilkada Serentak 2018, Memilih Pemimpin Masa Kini dan Masa Depan

Jakarta – Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, dilaksankaannya rakornas Pilkada serentak 2018 untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul. Selain itu, rakornan ini dilaksanakan untuk mencari solusi serta jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pilkada 2018.
Foto: KPU RI
Sebab, tahun 2018 merupakan tahun politik, karena dilaksanakan Pilkada Serentak  di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 Kota, serta tahun 2018 merupakan persiapan menjelang pelakasanaan pemilu 2019.

Rakornas pilkada ini dihadiri sejumlah menteri, gubernur, bupati, walikota dan ketua KPU, Bawaslu, dan Pawaslu, seluruh Indonesia yang membahas persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia.

Nampak Wakil Gubernur Kasel, H Rudy Resnawan yang juga hadir dan terlihat menyimak serius pemaparan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Wiranto, saat membuka  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada Serentak 2018, di Hotel Grand Sahid Jakarta Selasa (20/2) lalu.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menekankan optimalisasi koordinasi. Di antaranya, demokrasi menjadi pilihan kita, sehingga kita akan masuk dalam proses demokrasi. Aktor utamanya yakni partai politik. Kemudian yang menentukan jatuh bangunnya negara adalah pemimpin.

Wiranto juga mengatakan pilkada adalah sejatinya memilih pemimpin masa kini dan masa depan. Oleh karena itu persiapan harus secermat-cermatnya karena akan menentukan nasib bangsa Indonesia.

Harus ada langkah-langkah dinamis dan sinkronisasi berbagai stakeholder baik itu penyelenggara, parpol, peserta, pemilih, dan aparat keamanan. Semua unsur pemilu harus dapat berjalan dengan baik, tenang, dan sukses. Parpol punya kewajiban menyeleksi calon pemimpin. Tapi karena obsesi ingin menang maka mengabaikan kompetensi calon pemimpin, dan lebih mengutamakan calon yang populis.

Masyarakat yang salah memilih pemimpin akan menggadaikan masa depan daerahnya selama lima tahun. Medsos menjadi bagian persoalan bangsa, karena sulit dikontrol. Harus ada keterbukaan antar stakeholder.

Jangan sampai kita dikalahkan oleh hal-hal yang negatif dan salah memilih pemimpin,” ungkap Wiranto.

Jenderal Purnawirawan TNI itu juga mengatakan, mapping potensi kerawanan pilkada. Oknum yang tidak netral, sengketa paslon, validitas daftar pemilih, netralitas penyelenggara, kampanye berita bohong, isu politik sara, money politik, PSU, perselisihan hasil pilkada.

Persoalan itu harus bisa dicegah dan diatasi sebelum masuk dalam tahapan. Bawaslu perlu segera menyelesaikan penelitiannya.
Dalam merawat kematangan demokrasi, pemerintah harus menjaga stabilitas keamanan serta mendorong kemampuan dan profesionalitas.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan yang hadir dalam Acara Rakornas tersebut mengatakan, selaku Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu Provinsi penyelenggara Pilkada serentak 2018, pihaknya mendukung penuh atas arahan dan harapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), demi terciptanya demokrasi yang sehat. tentunya semua itu bisa terwujud bila ada dukungan dan transparansi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak" ungkapnya. (endy/*).

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad