IBX5A2DB0A16D0BC Pemprov Kalsel Dukung Kebijakan Transaksi Non Tunai - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Minggu, 26 November 2017

Pemprov Kalsel Dukung Kebijakan Transaksi Non Tunai

Sekretaris Daerah Kalsel Drs H Abdul Haris MSi menandatangani MoU transaksi non tunai kerjasama Bank Kalsel dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalsel di Kantor Perwakilan Bank Indoneisa Prov Kalsel di Banjarmasin.
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) siap mengimplementasikan transaksi non tunai,  sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan Transaksi  Non Tunai yang tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.

Komitmen Pemprov Kalsel tersebut disampaikan Sekdaprov Kalsel  Drs H Abdul Haris, MSi saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalsel dalam Acara Penandatangan MoU transaksi non tunai kerjasama Bank Kalsel dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalsel di Kantor Perwakilan Bank Indoneisa Prov Kalsel di Banjarmasin Selasa (21/11/2017). 

Abdul Haris menegaskan, Pemprov Kalsel telah mengambil langkah-langkah, dengan menerbitkan Instruksi Gubernur dalam bentuk komitmen kepala SKPD, untuk segera melaksanakan transaksi non tunai di lingkungan kerja masing masing. 

Kemudian menerbitkan peraturan Gubernur tentang penerapan transaksi non tunai di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi penerapan transaksi non tunai secara bertahap di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“MoU ini harus segera dilaksanakan apalagi telah ada instruksi Gubernur kepada SKPD dan Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel, kami juga memeriksa di Bakeuda dan PPTK masing-masing instansi untuk segera menjalankan MoU ini. Tujuannya budaya kerja atas pengelolaan keuangan daerah dapat terakomodir dengan lebih baik” jelas Abdul Haris.

Sementara itu Plt Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bukti sebagai kesiapan Bank Kalsel dalam membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalsel dalam implementasi transaksi non tunai baik terkait dengan penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. 

Sedangkan menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov Kalsel, Harymurthy Gunawan, sebagai Bank Sentral melalui Kantor Perwakilan di Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasi Surat Edaran Kemendagri tentang Implementasi Transasksi non tunai pada Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

“Kami mengimbau agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018.(humas kalsel/bb)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad