IBX5A2DB0A16D0BC Pemprov Berikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 21 November 2017

Pemprov Berikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan

Banjarbaru – Seiring dengan maraknya tingkat kejahatan dan kekekarasan terhadap anak, Pemerintah Provinsi Kalsel,  turut berperan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel  Ahmad Fiddayen, SH, MSi,  menjelaskan, tujuan dilaksanakanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pegawai termasuk para guru tentang pencegahan terhadap pidana anak di masyarakat. 

Diutarakan, masalah kejahatan dan kekerasan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab segenap komponen masyarakat. Pasalnya, usia anak harus mendapat perlindungan dini untuk mewujudkan generasi emas di masa akan datang," terangnya, saat membuka Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Ruang Aberani Sulaiman Kantor Setda Kalsel di Banjarbaru, Rabu (15/11/2017).  

Pemerintah Provinsi Kalsel menurut SH,MH,  dalam peradilan pidana anak ini memberikan bantuan hukum kepada anak dari keluarga kurang mampu yang menjadi  korban tindak pidana anak. 

Sosialisasi yang dihadiri para pegawai dan kalangan guru, diharapkan disosialisasikan ulang   kepada anak-anak didiknya agar mengetahui  terhadap sistem peradilan pidana anak ini. 

“Kami dalam hal ini memberikan bantuan hukum untuk anak dari kalangan masyarakat kurang mampu. Karena dari data yang masuk beberapa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga kita bantuan dalam biaya beracara di pengadilan maupun dalam upaya bantuan pencegahan tindak pidana” ucap Akhmad Fiddayen.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam sambutan dibacakan  Kepala Biro Hukumi disebutkan bahwa substansi Undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain mengatur tentang penempatan anak yang menjalani proses peradilan dan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). 

Dengan adanya sosialisasi ini, maka dapat dimiliki pemahaman dan persepsi yang sama terhadap Undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga undang-undang ini berfungsi secara efektif dan mampu memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *

Sementara itu, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia wilayah Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, Henny Mari Ulfah menyebutkan sampai pada November 2017 ini terdapat 65 – 70 kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak yang terdeteksi. 

Pada beberapa daerah kesulitan untuk mendeteksi dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat dan anak sendiri mengenai peradilan pidana anak masih kurang.

“Kurangnya pemahaman masyarakat kita tentang peradilan pidana anak ini yang mengakibatkan tidak terdeteksinya pelecehan dan kekerasan pada anak di masyarakat, padahal untuk Kabupaten Banjar saja sudah ditemui 65-70 kasus pidana anak” ucap Henny  saat ikut menghadiri kegiatan sosialisasi sistem peradilan pidana anak.(dev/humas kalsel/bb)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad