Kawasan Industri Batulicin Bakal Serap Tenaga Kerja Baru - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Senin, 30 Oktober 2017

Kawasan Industri Batulicin Bakal Serap Tenaga Kerja Baru

Sosialisasi untuk menyerap aspirasi masyarakat
terkait rencana pembangunan kawasan industri Batulicin
Tanah Bumbu, Pembangunan kawasan industri Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut, diyakini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat terutama dalam hal peluang penyerapan tenaga kerja baru. 

Mengingat program ini telah terdaftar dalam  Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana setiap tahapan kegiatan akan dipantau dan dievaluasi pemerintah melalui kementerian terkait, maka diharapkan kegiatan ini berjalan sesuai rencana.

"Kegiatan ini merupakan atensi pemerintah karena diyakini akan memberikan efek positif bagi petumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan PSN," terang Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Setdaprov Kalsel  Drs H Zulkifli, MP, di Batulicin, beberapa waktu lalu.

Terbitnya Keppres tersebut, lanjut Zulkifli menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan santunan kepada masyarakat sesuai dengan kreteria atau persyaratan sebagaimana diatur perpres.

Zulkifli yang hadir dalam rangka Sosialisasi  Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kawasan Industri Batulicin, juga mengharapkan partisipasi masyarakat agar pembangunan kawasan industri Batulicin ini bisa terealisasi. 

Harapan senada juga diutarakan Bupati Tanah Bumbu H Mardani  Maming melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs HM Idra'i MPd. Dikemukakan Idra'i dukungan masyarakat sangat penting mengingat program nasional ini telah terencana terukur di tingkat pusat dan daerah. 

Kepala Bidang Industri dan Logam Dinas Perindustrian Kalsel, Ir H Herlian Noor menjelaskan bagi masyarakat yang tinggal di areal lahan milik provinsi dan memiliki dokumen/atau surat surat pertanahan bisa  dikumpulkan untuk didata.

Sedangkan masyarakat yang terlanjur membangun rumah di atas lahan milik provinsi sesuai dengan Perpres No 56/2017 akan diberikan santunan  sesuai  dengan  syarat-syarat ditentukan pemerintah.

Mengenai ketentuan di luar perpres, masyarakat bisa mengajukan usulan tertulis dilengkapi dengan dokumen dokumen yang ada untuk selanjutnya dibahas oleh tim terkait sesuai dengan mekanisme ketentuan belaku atau kebijakan daerah.

Sementara itu masyarakat yang diundang dalam sosialisasi berharap perintah bijaksana dalam mengambil setiap langkah atau proses pembebasan lahan, termasuk pemberian tali asih atau santunan. Pasalnya, di areal tersebut juga terdapat lahan masyarakat yang memiliki dokumen hukum  atau  lahan yang digarap secara turun menurun.(humas kalsel/bb)

Baca Juga:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad