Refleksi Hari Agraria Nasional 2017: Reforma Agraria, Solusi Permasalahan Pertanahan di Indonesia - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 29 September 2017

Refleksi Hari Agraria Nasional 2017: Reforma Agraria, Solusi Permasalahan Pertanahan di Indonesia

Mengutip dari sambutan tertulis Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Sofyan A Djalil, dalam peringatan Hari Agraria Nasional 2017, Senin Tanggal 25 September 2017.

Dalam peringatan kali ini, saya melihat peranan penting yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN RI. Selain berdampak terhadap kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian ini juga disibukkan dengan komitmen Presiden dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di berbagai daerah.

Jawaban dari permasalahan dan tantangan di atas adalah Reforma Agraria. Reforma Agraria, Solusi Permasalahan Pertanahan di Indonesia.

Permasalahan pertanahan merupakan bagian penting dari kesuksesan pembangunan. Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dapat mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, sengketa dan konflik tanah serta kerusakan lingkungan.

Permasalahan pertanahan juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, pertanahan juga memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pelaksanaanya, pembangunan terkadang terhambat oleh permasalahan pengadaan tanah, serta rencana tata ruang wilayah yang belum mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Reforma agraria merupakan komitmen pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas sembilan juta hektar, yang terdiri dari 600 ribu hektar tanah transmigrasi, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset, 400 ribu hektar tanah bekas hgu/tanah terlantar/tanah negara dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Program tersebut diharapkan Sofyan dapat diselesaikan pada tahun 2019. Ia mengharapkan upaya serius dan bersungguh-sungguh dari semua pihak untuk merampungkannya.

Dalam peringatan ini juga dilaporkan sampai dengan akhir tahun 2016, baru sekitar 45% jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bertekad menyelesaikan pemetaan, registrasi dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah republik indonesia hingga 2025.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya, target sertifikasi tanah rakyat melalui prona, kurang dari 1 juta bidang per tahun, maka pada tahun 2017 ini targetnya ditingkatkan menjadi 5 juta bidang tanah, kemudian meningkat lagi menjadi 7 juta bidang tanah pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 9 juta sertipikat tanah akan diterbitkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad