Rakor Supervisi Pelayanan Perizinan - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 06 September 2017

Rakor Supervisi Pelayanan Perizinan

INOVASI PELAYANAN- Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Drs H Abdul Haris, MSi meresmikan pelayanan perizinan berbasis online yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel,  baru-baru tadi.
INOVASI PELAYANAN- Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Drs H Abdul Haris, MSi meresmikan pelayanan perizinan berbasis online yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel,  baru-baru tadi.
Banjarbaru- Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang perizinan agar lebih profesional, cepat dan akuntabel.

Salah satu upaya itu adalah dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan stake holder terkait untuk menjadikan daerah ini sebagai tempat kegiatan edukasi  berskala lokal maupun nasional.

Keberhasilan tersebut dibuktikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel, yang berhasil menyakinkan pusat agar kembali terpilih sebagai tempat rapat koordinasi dekonsentrasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP. 

Kegiatan dengan menghadirkan narasumber ahli dari pejabat kementerian dan mengundang perwakilan PTSP Kabupaten/Kota se Kalsel akan berlangsung di Hotel Novotel Banjarbaru, selama tiga hari Kamis- Sabtu (7-9 September 2017).

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir H Nafarin, kegiatan rapat koordinasi tersebut adalah fasilitasi pemerintah pusat dalam rangka supervisi dan penguatan kelembagaan.

“DPMPTSP Kalsel diminta mengundang perwakilan PTSP daerah kabupaten/kota sebagai pembekalan dan penguatan PTSP dalam rangka sharing informasi di kelembagaan masing-masing, terutama proses pelayanan perizinan,” terang Nafarin.

Dijelaskan, tujuan digelarnya rapat koordinasi antara lain upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu. Semua pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana ketentuan pemerintah dan kondisi daerah masing-masing.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan rapat koordinasi dan supervisi adalah menguatkan kelembagaan PTSP di provinsi dan kabupaten/kota sesuai Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran lain yang ingin kita capai dari penyelenggaraan koordinasi dan supervise adalah terwujudnya pendelegasian sebagai kewenangan pelayanan perijinan dari gubernur dan bupati/walikota kepada Kepala DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

“Paling penting lagi adalah adanya kesamaan persepsi pemahaman aparat penyelenggara pelayanan perizinan di kelembagaan seluruh tingkatan dalam menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur,” tandasnya.

Dalam kegiatan koordinasi dan supervisi, sebut Nafarin, akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri antara lain Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen BAK Kemendagri. * *(humprokalsel)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad