Gubernur Pimpin Upacara Hari Agraria Nasional - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 29 September 2017

Gubernur Pimpin Upacara Hari Agraria Nasional

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor Menyerahkan Penghargaan Kepada Karyawan/Karyawati BPN Kalsel yang Berprestasi dan Menyerahkan Sertifikan Atas Nama Perorangan dan Instansi Pemerintah.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor Menyerahkan Penghargaan Kepada Karyawan/Karyawati BPN Kalsel yang Berprestasi dan Menyerahkan Sertifikan Atas Nama Perorangan dan Instansi Pemerintah.
Banjarbaru - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor memimpin upacara peringatan hari Hari Agraria Nasional Tahun 2017, Senin (25/9) di Halaman Kantor Setda Prov. Kalsel.

Selaku insppektur upacara, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini membacakan sambutan tertulis Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Sofyan A Djalil.

Dalam sambutannya, Sofyan melaporkan sampai dengan akhir tahun 2016, baru sekitar 45% jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) bertekad menyelesaikan pemetaan, registrasi dan sertifikasi tanah di seluruh wilayah republik indonesia hingga 2025.

”Jika pada tahun-tahun sebelumnya, target sertifikasi tanah rakyat melalui prona, kurang dari 1 juta bidang per tahun, maka pada tahun 2017 ini targetnya ditingkatkan menjadi 5 juta bidang tanah, kemudian meningkat lagi menjadi 7 juta bidang tanah pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi 9 juta sertipikat tanah akan diterbitkan” ujar Sofyan.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah memprogramkan Reforma Agraria, yang diharapkan dapat mengatasai permasalahan pertanahan di Indonesia. Permasalahan pertanahan di Indonesia sangat penting, mengingat permasalahan pertanahan merupakan bagian penting dari kesuksesan pembangunan bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Selain itu, permasalahan tanah ini juga dapat mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, sengketa dan konflik tanah serta kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut dikatakan Sofyan, Permasalahan pertanahan juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan. Serta dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan karena permasalahan pengadaan tanah, serta rencana tata ruang wilayah yang belum mampu menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Reforma agraria merupakan komitmen pemerintah melalui program legalisasi dan redistribusi tanah seluas sembilan juta hektar, yang terdiri dari 600 ribu hektar tanah transmigrasi, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset, 400 ribu hektar tanah bekas hgu/tanah terlantar/tanah negara dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Program tersebut diharapkan Sofyan dapat diselesaikan pada tahun 2019. Ia mengharapkan upaya serius dan bersungguh-sungguh dari semua pihak untuk merampungkannya.

Secara terpisah, Gubernur mengapresiasi langkah dan kinerja Kementerian ATR/BPN atas komitmen dalam menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan di Indonesia.

Secara khusus, Gubernur berterima kasih, karena beberapa waktu lalu, Presiden memberikan secara langsung sertipikat tanah kepada masyrakatak Kalsel.

”Kami bangga dan berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menyerahkan langsung menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat di Kalsel” ucapnya. (humas kalsel)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad