Terus Berusaha Mewujudkan Pemerintahan Lebih Baik - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 27 Juli 2017

Terus Berusaha Mewujudkan Pemerintahan Lebih Baik

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bersama Kajati Kalsel H Abdul Muni melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama penanganan Masalah Hukum Bidang PTUN
BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimaantan Selatan H Sahbirin Noor dan Kepala Kejaksaan Tinggi Dr Abdul Muni yang bertempat di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (25/7) malam.

Gubernur Kalimaantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN telah menjadi tekad Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkannya. Bahkan dalam misi kelima RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami tidak kenal lelah untuk menata pemerintahan di provinsi ini menjadi lebih baik, menata pemerintahan yang sesuai dengan dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk membangun kerjasama dengan berbagai lembaga manapun demi kebaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurut Gubernur, bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bukanlah hal yang baru dan telah dimulai sejak dahulu khususnya terkait dengan konsultasi meminta pendapat hukum. Bahkan kesepakatan bersama tentang penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sudah dimulai pada tahun 2015 yang lalu.

“Kini kerja sama yang baik tersebut akan kembali kita mantapkan dengan keberlanjutan kesepakatan bersama yang ditandatangani kali ini,” ujarnya.

Diterangkan Gubernur, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kiranya dapat memfasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan DR. Abdul Muni berharap kepada setiap SKPD dapat memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi, meminta saran maupun bantuan hukum sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

“Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan beruapa pemberian bantuan  hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” terangnya. (bdm/syh/humaskalsel)  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad