Memberantas Pungli atau Calo: Tidak Cukup Meminta Masyarakat untuk Tidak “Memberi” - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 20 Oktober 2016

Memberantas Pungli atau Calo: Tidak Cukup Meminta Masyarakat untuk Tidak “Memberi”

Akhir-akhir ini “pungli” ramai dibicarakan di berbagai media, baik berupa berita maupun diskusi/talk show yang menghadirikan orang-orang tertentu. Keramaiana ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menggelar rapat di Istana Negara pada Selasa (11/10/206) untuk membentuk Operasi Pemberantasan Pungli. Kemudian mendapat laporan adanya pungutan liar di Kemenhub. Seketika itu Presiden beserta rombongan langsung mendatangi kantor Kemenhub. Bahkan dengan tegas, Presiden mengatakan pungli 10.000 pun akan diurusnya.

Praktek pungli memang bukalah hal yang baru, sebagian besar masyarakatpun tahu tentang hal ini. Pungli seolah menjadi budaya bahkan mendarah daging, baik secara “formal” maupun “nonformal”. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas praktik pungli, seperti diberlakukannya pelayanan satu pintu, tulisan-tulisan atau slogan yang melarang dengan adanya praktek pungli. Salah satunya adalah larangan masyarakat untuk memberi uang kepada “petugas”.
Namun perlu kita sadari, sistem berubah atau hiasan dinding kantor pelayanan berubah tapi sebagian besar “pelayan”nya atau petugas pelayanan publik tidak berubah. Sehingga praktek pungli tetap ada bahkan lebih terorganisir atau lebih aman, artinya terhindar dari jerat hukum.
Misalnya saja pelayanan di Samsat, tidak hanya “pungli” parkirpun bayar. Sejauh ini saya pernah berurusan di dua Samsat berbeda di satu Provinsi, sebut saja Samsat A dan Samsat B. Ada perbedaan yang jauh diantara dua Samsat ini, baik dari segi pelayanan maupun kemudahannya.
Kita juga patut mengapresiasi langkah untuk mengurangi atau memberantas “pungli” atau praktek calo, seperti adanya Samsat Corner, Samsat Keliling, Samsat Antar Jemput, dan sekaramg ada payment point, yang memberikan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, tanpa harus membawa foto kopi berkas (khusus untuk kendaraan).
Namun bagi masyarakat yang terbiasa ke Samsat atau mengurus pembaharuan STNK lima tahun sekali, mau tidak mau harus mendatangi atau berurusan ke Samsat setempat. Dimulai dari Samsat B dan dari bayar pajak tahunan, setidaknya kita hrus melampirkan berkas (foto kopi STNK dan SKPD) dan dibutuhkan waktu cukup lama dalam mengantri. Dimulai dari mengisi formulir, kemudian menyerahkan berkas, pembayaran dan pengambilan SKPD baru.
Berbeda dengan Samsat A, hampir tidak jauh berbeda sama-sama pelayanan satu pintu, namun tidak mengisi formulir dan diminta bayar administrasi Rp.20.000,- padahal tidak tertera dalam SKPD biaya administrasi tersebut.
Lain lagi waktu pengurusan pembaharuan STNK setiap lima tahun sekali. Di Samsat B, pengurusan formal atau sesuai aturan cukup rumit, lama, dan menyita tenaga. Mulai dari cek fisik, pengisian formulir, masukkan ke loket, kemudian di bawa ke ruangan di belakang, terus di bawa ke ruangan depan (pelayanan pajak), belum lagi antri.
Beda dengan Samsat A, saya alami sendiri, mulai dari masuk loket, serahkan berkas (foto kopi, STNK, SKPD, BPKB, dan KTP), diterima dan disuruh bayar Rp.160.000,-, saya bayar kemudian nunggu antrian bayar pajak dan pengambilan SKPD, setelah itu disuruh kembali ke loket 2, kemudian diberik keterengan fungsi SKPD sebagai STNK karena STNK baru keluar satu bulan kemudian, dan disuruh ke pencetakan plat di kantor Polres setempat. Cetak plat selesai, diminta bayar Rp.15.000,-.
Dalam hal ini saya tidak tahu dan diberi tahu rincian pembayaran Rp.160.000, tersebut, yang jelas di sana ada aturan untuk pembayaran TNKB sebesar Rp.30.000,-. Namun di sini saya melihat dan merasa kemudahan, selain cepat dan satu pintu, juga tanpa cek fisik kendaraan. Tapi apakah ini termasuk ada unsur “pungli” atau tidak, saya tidak tahu pasti. Dan ini terasa memberi Cuma-Cuma tanpa risiko, karena kita tidak diberi keterangan atau rinciannya, kalau kita minta mungkin pelayanan akan berbeda, bisa sesuai aturan atau harus balik nama (kita tidak tahu).
Dari kejadian ini, memberantas pungli atau calo tidak cukup hanya meminta masyarakat untuk tidak membayar atau member petugas, tetapi juga perubahan mental dari petugas itu sendiri. Diubah secara mental atau diubah dengan orang baru. Saya juga meilihat pungli bisa dikurangi atau diberantas dengan memberi kepastian kepada masyarakat tentang lama waktu pelayanan (kecuali ada kendala teknis), kemudian jalur pelayanan (terutama satu pintu), rincian pembayaran yang harus dibayar (jika melebihi termasuk pungli, apapun bentuknya), serta memberitahukan kepada masyarakat (lewat baliho atau spanduk di tempat pelayanan) terkait inti dari kebijakan atau aturan yang berlaku, terlebih terkait pembayaran.
Kalau sistem seperti ini masih kita anut, praktek pungli akan tetap masih ada dan lebih tanpa risiko. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang ada juga mendukung praktek pungli masih Berjaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad