Raperda Perubahan APBD Disetujui Jadi Perda - Bingkai Banua

Breaking

Bingkai Banua

Inspirasi Untuk Banua

Post Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 21 September 2016

Raperda Perubahan APBD Disetujui Jadi Perda

Banjarmasin, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh DPRD Prov. Kalsel menjadi Perda. Persetujuan ini disepakati oleh anggota Dewan melalui Rapat Paripurna tentang Pengambilan Keputusan DPRD Prov. Kalsel terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2016 menjadi Perda yang digelar Selasa (19/9), di Gedung Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalsel. Persetujuan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Kalsel dengan Pimpinan DPRD.

Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor mengaku lega akhirnya DPRD menyetujui Raperda Perubahan APBD TA 2016 menjadi Perda. Karena untuk menetapkan Raperda menjadi Perda bukanlah hal yang mudah, banyak tahapan yang harus dilalui. Terlebih Perda tentang APBD yang pada hakekatnya sebagai salah satu instrumen penting kebijakan publik dalam peningkatan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Selain itu, menurut Gubernur Raperda ini sangat penting dan dinanti-nanti, karena merupakan pijakan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
“pastinya, pemerintah merasa lega karena Raperda ini mendapat kesepakatan bersama DPRD untuk disetujui menjadi Perda. Perda ini sangat penting dan merupakan pijakan dasar dalam melaksanakan pembangunan di Kalimantan Selatan” kata Gubernur.
Raperda Perubahan APBD ini tidak lepas dari ditundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penghematan. Namun Gubernur menegaskan kondisi ini tidak terlalu berdampak dan akan melakukan penghematan semaksimal mungkin, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan, kondisi perekonomian stabil dan kegiatan atau program startegis tidak terganggu.
Salah satu bentuk penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah menunda pengadaan mobil dinas untuk Gubernur dan pejabat lainnya.
Semantara itu, Kepala Biro Keuangan, Syah Jehan mengatakan alokasi dalam APBD-P ini prioritasnya yang dibutuhkan masyarakat melalui belanja langsung. Kemudian terkait penghematan dan pengurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke daerah, Ia tegaskan tidak perlu khawatir dan dipastikan tetap aman. Gaji pegawai akan tetap dibayar beserta tunjangan, begitu juga dengan pihak ketiga.
“Para pegawai juga jangan khawatir terkait isu gaji yang dipotong atau tidak dibayar, gaji pegawai akan tetap dibayar beserta tunjangannya, begitu juga dengan pihak ketiga, jangan khawatir yang kita hemat hanya hal-hal yang sifatnya tidak urgent” tegasnya.
“di saat sekarang memang keadaan ekonomi belum membaik dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat, kita harus sikapi itu agar semuanya jalan” tambahnya.
Sementara itu, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Asbullah, SH APBD-P TA 2016 disetujui dengan nilai anggaran belanja secara keseluruhan sebesar Rp5.521.865.542.858,00 atau naik 6,01% dibandingkan dengan APBD murni 2016. Kemudian, dalam APBD-P  yang disetujui ini terdiri dari belanja langsung sebesar 3,14 triliun dan belanja tidak langsung sebesar 2,38 triliun.
Dalam Rapat Paripurna ini pula, Banggar DPRD Prov. Kalsel yang diwakili oleh Hamsuri, SH memberikan rekomendasi dan saran terkait disetujuinya Raperda Perubahan APBD TA 2016 menjadi Perda, diantaranya meningkatkan peran BUMD untuk menggali potensi daerah sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Serta memperhatikan dan mengevaluasi terhadap serapan anggaran yang baru mencapai 43%.

1 komentar:


  1. continuously i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading at this place. craigslist milwaukee

    BalasHapus

Post Top Ad